No. Dan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Kemenhub. Dokumen Manual. 3813269, 3447017 | : 3844492, 3458540 3342440 pst : 4213, 4227. 2. 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal; Pengusahaan 27) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PP. WebJakarta - Kementerian Perhubungan sebagai institusi Pemerintah yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari program-program yang telah dibuat sebelumnya. 1 Telp. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara, persyaratan teknis, administratif, dan operasional, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Jl. Information. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. yos sudarso no. Inaportnet itu sendiri adalah pelayanan kapal dan barang yang meliputi: kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjang tambat dan pembatalan pelayanan. tanggal 20 Juni 1952 VISI & MISI DILANSIR DARI DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, VISI tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna MISI Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang. Link Unduh : BIT ID 2022 Regional Marpolex 2022: Coast Guard Tiga Negara Latihan Bersama di Makassar. D 17 JL. Menhubla Nomor Kab. WebPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 000, perlu pengelolaan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antarpulau tersebut. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut : Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. 1411-0504. bahwa telah ditetapkan pembaharuan penetapan pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal kepada PT. Layanan Perizinan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Peraturan; Perjanjian; Hubla60. Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Judul. Sertifikat ISO 9000:2015 SUBDIT Kepelautan Indonesian Seafarer Sub Directorate - ISO 9000:2015 Certificate List of the party who have signed the letter of undertaking List of. Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 20187. Perkeretaapian. Informasi Publik. Portal Hubla. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan. Pasal2JAKARTA(18/11). MEDAN MERDEKA BARAT No. 0 1 DAFTAR ISISubsidi Kapal Tol Laut & Ternak Keputusan Dirjend Perhubungan Laut Nomor KP. Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berjumlah 6 (enam) unit organisasi, sebagai berikut: 1. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Perhubungan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi. MEDAN MERDEKA BARAT No. Jl. direktorat jenderal perhubungan laut : ditjen perhubungan laut twitter:@djpikemenhub151 jl. Setiap ditjen memiliki wewenang menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, serta kriteria penyelenggaraan transportasi di masing-masing matra, termasuk memberikan bimbingan teknis. Demikian yang disampaikan Inspektur Jenderal, Wahyu Satrio Utomo atau yang biasa dipanggil Tommy usai membuka Forum Grup Discussion (FGD) Penyusunan Kode Etik. 976 -2- 5. Lahir di Cilacap, 14 Desember 1964. Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 19 Tahun 2022 pada 8 Agustus 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur penyelenggaraan pelabuhan laut dengan Keputusan Menteri Perhubungan. Statistik Perhubungan Data Operasional Tahun 2021 memuat data prasarana, sarana, kinerja dan produksi subsektor transportasi darat, transportasi laut,. Nomor. BANGKABELITUNG(8/12) - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan Go-Live Penerapan Inaportnet Pada 23 Pelabuhan, di Bangka Belitung, Rabu 8 Desember 2021. BLU Pelabuhan Terbagi Dalam 6 wilayah. Admin. Peraturan Perundang-undangan. Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Udara. 997/DJPL/2021 tentang Jaringan Trayek Kapal Angkutan Khusus Ternak. 2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk mempertahankan eksistensi perguruan tinggi kedinasan. 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia. Keselamatan Jiwa di Laut 1974 beserta amademennya dan peraturan-peraturan nasional Republik Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa . E-ISSN. 1882 No. FGD Penyusunan Renstra dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan R. Plt. Pemerintah Pusat . Purnomo di Jakarta, Rabu (10/2/2021). Jakarta – Alokasi anggaran angkutan perintis pada 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ditjen Perhubungan Laut kembali lagi menekankan kepada stakeholder pelayaran dan masyarakat maritim terhadap pemenuhan kewajiban memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) saat di perairan Indonesia yang tertuang dalam. 704. dataset; 02. P-ISSN. Menhub Ajak Masyarakat Membangun Budaya Baru Melalui Transportasi Massal 29. Satu Pintu. Rinciannya, PT Pelni melayani 11 trayek, PT. Minggu, 26. Persyaratan : Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) merupakan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kenavigasian. Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi. Proses triangulasi antar para Informan dengan fakta-fakta outentik yang ada berupa ketentuan terkait, menegaskan bahwa formulasi kebijakan sistem transportasi tol laut terbagi ke dalam tahap perumusan masalahJakarta, Demokratis. 20/II/DN-18 tanggal 27 Februari 2018 perihal Peningkatan Pengawasan Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya di Kapal," ujar Kasubdit Tertib Berlayar,. Silahkan cek keabsahan dan keaslian dokumen Anda. Pasal 3 AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. KEMENTRIAN PERHUBUNGAN: REPUBLIK INDONESIA: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT: SELAMAT DATANG DI PORTAL DOKUMEN PELAUT. 01:06. Direktorat Kepelabuhanan. Seperti yang kita ketahui, Kemenhub memiliki 19 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perhubungan Laut, pada Tahun 2015, dari target Rp 620 miliar, realisasinya melebihi target yaitu mencapai Rp 1,6 triliun. Sartoto yang sehari-harinya adalah Direktur Lalu Lintas Laut. Direktur Kepelabuhanan; 3. Fungsi Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan. com. go. com - Kementerian Perhubungan mengungkapkan International Maritime Organization telah mengadopsi pedoman penanganan kasus penelantaran pelaut yang diinisiasi oleh Indonesia sejak 2020 bersama dengan China dan Filipina. Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Arif Toha Tjahjagama, DEA. gambaran tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2020 secara berkala. 4,. Peraturan Menteri Perhubungan No. WebGELAR RAKORNIS BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT, KEMENHUB BE. H-2 Tanjung Perak – Makassar (Soekarno Hatta) – Bobong (Taliabu). Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai struktur organisasi yaitu terbagi 1 (satu) Sekretariat Direktor Jenderal 5 (lima) Direktorat Teknis. jasa pengurusan transportasi; c. Pengumuman Penunjukan Rumah Sakit / Klinik Utama Sebagai Tempat Pengujian Kesehatan Pelaut. Yos Sudarso, Pidada, No 34 A Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35241 [email protected] Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. b) Formulasi Tunjangan Komando sesuai dengan Jabatan di atas kapal dan tipe kapal. Tahun 2022, Kementerian Perhubungan menetapkan 34 trayek Tol Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP – DJPL 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP. Program kerja yang disusun Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mengacu pada sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, tugas dan fungsi Badan Litbang Perhubungan dan kebijakan pembangunan. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian PerhubunganKapal Laut dan tulisan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggambarkan ruang lingkup kerja, yakni melayani sektor transportasi laut di Indonesia; Ombak berarti keteguhan hati dan semangat pantang menyerah. 4, Jakarta Pusat 10110. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut : Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. “Konektivitas adalah tanggung jawab dan amanah yang harus kita jaga. Pelayaran perintis melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani. direktorat jenderal perhubungan laut. d 13 Oktober 2016 di Hotel Alila. kementrian perhubungan: republik indonesia: direktorat jenderal perhubungan laut: selamat datang di portal dokumen pelaut indonesia Petunjuk Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2021 dan Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur perjalanan orang dengan transportasi laut baik dari luar negeri maupun perjalanan dalam negeri (domestik). Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya bidang transportasi perairan merupakan instrumen penting dalam mendukung dan mendorong peningkatan rasio konektivitas sektor transportasi laut nasional. Pasal 2 (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan dapat dibangun dan dioperasikan Terminal Khusus. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut. Masuk Peta. 001/2/19/DJPL-14 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan. Visi Misi Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Pejabat DJPL Unit Kerja Makna Logo Hymne dan Mars. Nomor. go. T. Situs web. 2018 No. Memenuhi kebutuhan pasar domestic dan internasional. 9/5/2023. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Jenderal Perhubungan. Sistem Inforamsi Manajemen Lalu Lintas/SIMLALA. Sosialisasi kali ini dibuka oleh Dirjen Hubla, yang diwakili Kepala Bagian Hukum dan KSLN, Toto Sukarno secara virtual dan dihadiri oleh Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut wilayah Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku Utara, Papua secara langsung dan virtual. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. Unit Pelaksana Teknis. Dokumen ini berisi peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kepelautan di Indonesia. id 021-34830763 021-34830762. Pada saat pergantian tahun 2022-2023, Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kementerian Perhubungan. Terwujudnya Transportasi Laut yang Handal Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. 3. Portal Hubla adalah situs resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menyediakan informasi tentang lalu lintas, perkapalan, kepelautan, keamanan laut, dan tol laut. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 :@djulkemenhub151 IG JAKARTA -10110 FAX :(021) 3811786, 3845430 FR :Ditjen Perhubungan Laut EMAIL :djul@dephub. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi . II. Jurnal Penelitian Transportasi laut (JPTL) merupakan jurnal ilmiah yang memublikasikan hasil penelitian atau artikel ilmiah dalam bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan yang. 1. 8, Jakarta Pusat-10110. Tonny Budiono, MM mengukuhkan keanggotaan Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP), Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) dan Penguji Kepelautan untuk masa bakti tahun 2016 - 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal. Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang beradi bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana StrategisFungsi Sekretariat Jenderal Perhubungan Laut. (2) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2021 dan Nomor. Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan tarif angkutan laut perintis dan tarif batas atas kapal public service obligation (PSO) mulai 1 Juli 2023. Selain itu Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan Permen RI_A, (2015) tentang Standar Keselamatan dan Permen RI_B, (2015) tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut. Dokumen Elektronik merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditandatangani secara elektronik. Adapun keenam distrik navigasi yang diusulkan dan siap dijadikan. balikpapan@gmail. MEDAN MERDEKA BARAT No, 8 JAKARTA 10110 TEL : s811908, 2508008 2813260, 947017 Baeza PST - 4213, 4227, 4209, 6195, TUX + Seaaeo2, scses4o FAX + 3891780, 2048430, 9507576 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT nomor :HK103/i /7 /D]PL-18 TENTANG PEDOMAN PENGESAHAN DAN PENGUJIAN BUKU CATATAN. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 JAKARTA-10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 EMAIL : djpl@dephub. 103/2/8/DJPL-17 tanggal 18 April 2017 tentang Petunjuk Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang dimaksud diterbitkan dalam rangka menjamin keselamatan kapal penumpang tradisional pengangkut penumpang di. 2022/No. id /Default . MEDAN MERDEKA BARAT No. Direktorat Kepelabuhanan. Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar “Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Ecoport)”. 8 TELP :(021) 3813269, 3842440 JAKARTA · 10110 FAX :(021) 3811786, 3845430 EMAIL : djpl@dephub. DownloadDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan Pengarah 7. Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis (30/6), melantik Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Laut yang baru. Undang-Undang Nomor 17 Tahull 2008 tentang. Informasi. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Peraturan Perundang-undangan. Dengan jumlah pulau lebih dari 17. Tahun 2007 SK Penempatan Kapal. Visi Misi ; Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Daftar Pejabat Struktural Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Unit Kerja; Makna Logo; Hymne dan Mars; PRODUK. Visi Misi ; Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Daftar Pejabat Struktural Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Unit Kerja; Makna Logo; Hymne dan Mars; PRODUK. Alamat kantor di Jalan Merdeka Timur No. Dokumen Elektronik merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditandatangani secara elektronik. Pendaftaran Kapal E-Pas Kecil. Medan Merdeka Barat No. 21. Nama Perusahaan Status No. id : 5 hlm. Instruksi penerapan Inaportnet pada 20 pelabuhan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. SINABANG – Di sela-sela memantau kelancaran […] Read more. JAKARTA(18/11). 19 Sekolah Kedinasan Dibawah Kemenhub (Matra Darat, Laut & Udara) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali membuka penerimaan Calon Taruna. 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut yang terachir dirubah dengan KM. Tugas Direktorat Kenavigasian.